Fraksi Demokrat DPRD Medan Mengkritik R-APBD Tahun 2022 Pemko Medan Karena Dinilai Tidak Pro

Infomedandn.com | Medan - Fraksi Demokrat DPRD Medan mengkritik R-APBD tahun 2022 Pemko Medan karena dinilai tidak pro terhadap pendidikan. Sebab, anggaran pendidikan dalam R-APBD itu tidak mencapai 20 persen.

Hal ini disampaikan Fraksi Demokrat saat rapat paripurna pandangan umum terhadap R-APBD Pemerintah Kota Medan tahun 2022. Fraksi Demokrat awalnya menyampaikan jumlah anggaran pendidikan Kota Medan dalam R-APBD 2022.

"Anggaran pendidikan sebesar Rp 1,205 triliun lebih atau sekitar 18,92 persen dari total belanja daerah," kata juru bicara F-Demokrat saat rapat paripurna, Ishaq Abrar Tarigan, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/11/2021).

Ishaq merincikan, dari total Rp 1,205 triliun rancangan anggaran pendidikan itu, untuk program pendidikan dasar dialokasikan 15,65 persen. Sedangkan untuk pendidikan menengah pertama 11,40 persen, pengelolaan PAUD sebesar 2,65 persen, pengelolaan pendidikan nonformal sebesar 1,05 persen, dan penyediaan gaji sebesar 60,49 persen.

"Dari uraian belanja di dinas pendidikan di atas, kami sangat menyayangkan anggaran pada tahun anggaran 2022 ini tidak memenuhi kewajiban alokasi anggaran belanjaan pendidikan yang telah diatur undang-undang sebesar 20 persen," ucap Ishaq.

"Artinya pemerintah Kota Medan belum pro terhadap pendidikan," tambahnya.

Ishaq mengatakan pihaknya menilai anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk pendidikan hanya berfokus pada gaji pegawai dan operasional. Ishaq juga menilai program di dinas pendidikan hanya menyelesaikan kegiatan-kegiatan rutin tanpa adanya terobosan.

"Kami juga tidak melihat adanya program/terobosan baru di dinas pendidikan dalam menghadapi tantangan pendidikan era revolusi 4.0. Dan kami lihat hanya program dan kegiatan rutinitas saja," jelas Ishaq.