Ramai -Ramai Kritik Pemkot Medan

Infomedandn.com |Medan - Sejumlah fraksi di DPRD menyampaikan kritik kepada Pemkot Medan. Bahkan fraksi dari partai pengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilkada 20220 lalu tidak ragu menyampaikan kritik.

PDIP Kritik Pelayanan Publik

Anggota DPRD Medan Fraksi PDIP Margaret menyampaikan kritik perihal pelayanan publik. "Kami mengingatkan Wali Kota Medan tentang pengawasan pelayanan publik di kecamatan, kelurahan, terutama di dinas dukcapil, kesehatan dan perhubungan," ujar Margareth saat sidang paripurna tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Senin (6/6/2022).

Sidang paripurna tersebut langsung dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi 3 Wakil Ketua seperti Ihwan Ritonga, Bahrumsyah, Rajuddin Sagala. Hadir juga dalam kesemapatan itu Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman.

Meski Pemkot Medan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut, Fraksi PDIP memiliki beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti.

"Hasil dari BPK perwakilan Sumut juga memiliki catatan-catatan penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah," tambahnya.

Sementara itu, Fraksi PAN DPRD Medan mempertanyakan hasil dari berbagai program peningkatan kesejahteraan dan penurunan pengangguran yang dilaksanakan Pemkot Medan tahun 2021 lalu. Apalagi program tersebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

"Apa out put dari program yang kami sebutkan, kenapa presentasi pengangguran terbuka tidak berkurang, malah bertambah, mohon penjelasan," kata Abdul Rahman Nasution, Senin (6/6/2022).

Hal itu disampaikan Abdul saat mewakili Fraksi PAN membacakan pandangan fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di sidang paripurna DPRD Kota Medan.

Abdul sebelumnya menyampaikan, geliat aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19 mulai normal, program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dioptimalkan, serta program penurunan tingkat pengangguran sudah dilaksanakan.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pengangguran terbuka di Kota Medan masih tinggi, bahkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

"Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka masyarakat Kota Medan yang sama sekali tidak punya pekerjaan di tahun 2021 masih sangat tinggi, tahun 2019 pengangguran terbuka sebesar 8,53 persen, tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 10,7 persen dan pada tahun 2021 masih terjadi kenaikan lagi yakni pengangguran terbuka sebesar 10,81 persen," ucapnya.

Fraksi PAN, kata Abdul Rahman heran dengan fenomena tersebut. Dia mempertanyakan kemana alokasi anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Medan.

"Menjadi pertanyaan fraksi PAN DPRD Kota Medan, kenapa bisa terjadi demikian dan ke mana alokasi anggaran yang cukup besar diperuntukkan untuk program tersebut," sebutnya.

Dia memberikan contoh di Dinas Ketenagakerjaan, program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja sebesar Rp 1,09 miliar, program pengelolaan informasi pasar kerja Rp 363 juta, serta program lainnya. Sedangkan di Dinas Koperasi dan UMKM malah lebih besar.

"Kemudian pada Dinas Koperasi dan UMKM, sebagai contoh program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro sebesar Rp 1,2 miliar. Program pengembangan UMKM sebesar Rp 1,5 miliar lebih," tutupnya.

PKS Soroti Realisasi Anggaran Rendah

Kritik juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Medan. PKS menyoroti dan mempertanyakan ihwal rendahnya realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Medan.

Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati soal belanja tanah di mana realisasi hanya 26,74 persen, padahal kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) tinggi.

"Menurut data yang kami dapat kebutuhan RTH di Kota Medan 5.303 hektar sementara yang baru terpenuhi 556,5 hektar," kata Dhiyaul.

Dia juga mempertanyakan realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan yang rendah, padahal Kota Medan masih banyak daerah yang saat diguyur hujan akan mengalami banjir, termasuk daerah yang dulu tidak banjir sekarang sudah mengalami banjir.

"Kalau kami lihat realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan hanya terealisasi Rp 176,88 miliar (54,3 persen), kenapa hal ini terjadi?," tanya Dhiyaul.

Selain itu, dia juga menyinggung soal data penerima bantuan sosial, bilal mayit, dan guru magrib mengaji, yang dalam prakteknya masih banyak belum menerima bantuan dari dinas sosial.

"Terkait belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Medan di mana terealisasi Rp 51,66 miliar (73,5 persen), di mana di lapangan banyak dari bilal mayit, guru magrib mengaji dan penerima bantuan sosial yang belum menerima bantuan. Fraksi PKS sangat berharap dinas sosial bisa mendata dengan baik penerima bantuan sosial ini ? serta di tahun selanjutnya bisa terealisasi dengan maksimal," sebutnya.

Sorotan lain yang disampaikan Fraksi PKS yakni perihal rendahnya realisasi pendapatan pajak parkir di Kota Medan. Menurutnya yang terealisasi hanya 48,41 persen dari target yang ditetapkan.

"Mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan terkait realisasi pendapatan pajak parkir, di mana hanya terealisasi 48,41 persen, kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang menjadi kendala di lapangan," ungkapnya.

Selain pajak parkir, dia juga mempertanyakan apa saja upaya yang dilakukan Pemkot Medan dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari BUMD yang dimiliki oleh Pemkot Medan.

"Fraksi PKS kota Medan mempertanyakan apa saja upaya pemerintah Kota dalam mewujudkan visi dan misi PUD Pasar dan PUD Pembangunan. dan sejauh mana keberhasilan dalam upaya meningkatkan PAD?," tanya dia.

Fraksi PKS selain mengkritisi, juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Medan dalam meraih WTP dari BPK soal laporan keuangan Pemkot Medan.

"Kami berharap hasil penilaian tersebut menjadi acuan Pemerintahan Kota Medan untuk terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat," harapnya.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan agar OPD yang ada di bawah Pemkot Medan totalitas untuk mewujudkan visi misi pembangunan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan janji saat kampanye.

"Kami juga berdoa agar wali kota dan wakil wali kota Medan saat ini saling bahu membahu untuk membangun Kota Medan," tutupnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution belum memberikan tanggapan perihal kritikan sejumlah fraksi. Usai mengikuti sidang paripurna menantu Presiden Jokowi itu langsung pergi beranjak meninggalkan gedung dewan. {Dicky}