"ASAL JADI" ..... PEMBANGUNAN JDU KAWASAN KBM MEDAN, MENGABAIKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN WARGA SEKITAR. MASYARAKAT MINTA WALIKOTA MEDAN BOBY NASUTION AGAR TURUN KE LOKASI PROYEK.

Proyek Pembangunan JDU Kawasan KBM Medan menelan biaya sekitar ± 10,2 M , yang dikerjakan oleh  kontraktor CV. Faeyza Reizeqy Andri, telah mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga sekitar terutama bagi pengguna jalan yang kerap melintasi jalur ± 5,6 Km di area proyek tersebut (di Jl.Bunga Rampai IV Simalingkar B, Medan).

Perlu diketahui, bahwasanya Paket Pekerjaan Pembangunan JDU Kawasan KBM Medan, milik dari Satker : UPT Kota Medan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Utara dan sumber dana berasal dari APBD Prov. Sumatera Utara Ta. 2023. Amril boy ST, bertindak selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran) di proyek JDU Kawasan KBM Medan tersebut.

Pembangunan JDU Kawasan KBM Medan sendiri bertujuan yang baik untuk seluruh masyarakat sekitar, namun yang sangat kita sayangkan pada proses pengerjaan yang saat ini dilakukan oleh kontraktor CV. Faeyza Reizeqy Andri, yang tidak mengindahkan aspek aspek dari SMK3 (Standar Management Kesehatan Keselamatan Kerja). Dimana hal tersebut selalu ditekankan di setiap kontrak kerja milik Pemerintah.

Warga di sekitar lokasi sangat dirugikan, banyak warga menghirup debu ketika panas terik, dan ketika hujan tidak sedikit warga yang terjatuh saat melintas masuk ke gang rumah tinggal mereka, juga tak sedikit kendaraan yang amblas ketika melintasi bahu jalan bekas galian pipa, Kenapa ???

Hal tersebut disebabkan karena bekas timbunan penutupan pipa JDU itu dikerjakan asal ditutup saja dahulu, banyak bahu jalan bergelombang karena pemadatan tanah kembali tak dikerjakan dengan benar. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat disana, pihak dinas juga Kontraktornya seakan tak mau peduli ??? 

Mendapatkan laporan dan informasi langsung dari masyarakat disana, Team Investigasi dan Ketua DPD LSM PERKARA SUMUT (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara), turun ke lapangan.

"Benar, kami telah melihat hasil pekerjaan disana sangat minim management SMK3 nya, papan proyek dipasang di mess saja, debu sangat banyak ketika terik dan ketika hujan, lumpur mengalir kejalanan, lobang galian ada yang masih terbuka, aspalnya juga ikut di korek, kami sangat kecewa melihatnya," tandas Anthony selaku Ketua DPD LSM PERKARA Sumut.

Kami sudah berkomunikasi di mess kontraktor di jl.bunga rampai IV, terkait kondisi yang ada lapangan dan juga menyampaikan keluhan dari warga disana. Namun Pihak yang mewakili kontraktor bung fahmi dan pihak dari dinas terkait yaitu bung Juntak, keduanya seakan tak banyak memberikan komentar dan hanya berucap "bekas galian pipa akan kami perbaiki setelah penanaman pipa selesai dikerjakan dan keluhan masyarakat segera kami akan teruskan ke pimpinan, ketua" ujarnya.

Melihat situasi tersebut, LSM PERKARA SUMUT mempertanyakan tanggung jawab dari PPK dan Konsultan Supervisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu, karena mereka tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik.

ANTHONY, Ketua DPD LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA) Sumatera Utara dalam hal ini, meminta Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin agar mengevaluasi kinerja anak buahnya serta Copot segera Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Utara Marlindo Harahap juga Copot Kepala UPT nya Amril Boy, karena dianggap lalai serta mereka tidak mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang tidak perduli kepada masyarakatnya.

Sedangkan untuk kontraktor CV. Faeyza Reizeqy Andri, LSM PERKARA SUMUT meminta supaya Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Utara serta Konsultan Supervisi untuk lebih memperketat pengawasan terkait kelayakan dari pekerjaan yang mereka laksanakan, apakah benar mereka mengikuti speksifikasi dan teknis pelaksanaan seperti yang tertuang dalam kontrak, supaya proyek tersebut sesuai dengan arah dan tujuannya semula yaitu "melaksanakan pekerjaan fisik yang tepat mutu dan tepat waktu", Tandasnya kepada awak media.

Red***